MAKASSAR, SUARATIPIKOR.COM - DPC Aliansi Demokrasi Makassar menggelar jumpa pers di sekretariat Federasi Serikat Pekerja Maritim, Jalan Tima...
MAKASSAR, SUARATIPIKOR.COM - DPC Aliansi Demokrasi Makassar menggelar jumpa pers di sekretariat Federasi Serikat Pekerja Maritim, Jalan Timah 1 A No. 24 Makassar, Kamis, (08/02/2024).
Ketua DPC Aliansi Demokrasi Makassar berikan tanggapan di hadapan para awak media menjelaskan bahwa kondisi negara kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Kepemimpinan rezim Jokowi- Ma'ruf dianggap gagal.
Dijelaskan, rezim Jokowi- Maruf telah membuat rancangan UU Omnibus Law yang dinilai membuat penderitaan kepada rakyat kecil karena UU tersebut ada hak hak rakyat kecil yg di kurangi dan bahkan ditiadakan.
Contohnya pada kluster ketenagakerjaan, dan juga masih masih banyak persoalan persoalan lainnya.
Ketua DPC Aliansi Demokrasi Makassar menilai Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin diduga telah melakukan konspirasi dengan legislatif untuk kemudian mengesahkan UU Omnibus Law tersebut.
"Kami menilai dalam proses perancangan hingga pada proses pengesahan tidak melalui mekanisme pembuatan peraturan per UU sebagai mana mestinya," tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, permasalahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana sangat jelas aturan tersebut dinyatakan inkonstitusional karena dianggap terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan konstitusi.
Maka aturan tersebut di berlakukan bersyarat dan pemerintahan dalam hal ini mengusung kembali perbaikan dari Undang-Undang tersebut yqng kemudian dilahirkan UU No 6 tahun 2023, dimana UU tersebut khususnya pada kluster ketenagakerjaan tidak ada perbaikan sebagaimna dalam UU no 11 tahun 2020. tentang cipta kerja. Tentunya pemerintah dalam hal ini seakan akan memaksakan untuk memberlakukan UU yang telah di nyatakan konstitusional.
Sorotan lain juga muncul menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Seluruh rakyat indonesia di kagetkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dengan sangat berani mengubah syarat usia menjadi presiden dan wakil presiden. Persoalan tersebut sangat jelas ditengarai ada kepentingan presiden Joko Widodo yang secara tidak langsung terselip dalam putusan tersebut.
Maka berdasarkan beberapa permasalahan, DPC Aliansi Demokrasi minta kepada, pertama, MPR RI segera melakukan sidang istimewa untuk pemakzulan presiden Jokowi dan Ma'ruf. Kedua, mendesak presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya karena dinilai telah menghianati konstitusi.(*)
Laporan: Sabaruddin
Tidak ada komentar