MOROWALI - Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kab. Morowali terhadap pengantar nota keuangan dalam penyampaian Ranperda atas Pertang...
MOROWALI - Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kab. Morowali terhadap pengantar nota keuangan dalam penyampaian Ranperda atas Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Morowali tahun anggaran 2020.
oleh Aksa Ishak.
Partai Demokrat tetap konsisten dalam mengawal jalanya pemerintahan di Kab. Morowali, sebagai partai oposisi tentunya Demokrat selalu menjadi garda terdepan dalam mengoreksi kinerja pemerintahan yang di pandang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat.
Setelah mendengar dan mencermati penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 yang di sampaikan Bupati Morowali, fraksi Demokrat menyampaikan pandanganya yaitu,
Pertama, Dalam realisasi APBD tahun 2020 yang ditetapkan terjadi ketidak balance antara pendapatan dan belanja sehingga terjadi Surplus. Partai Demokrat menilai bahwa surplus yang terjadi di tahun 2020 lebih di akibatkan banyaknya kegiatan (visi-misi) yang tidak terealisasi (janji doang,)
Kedua, Fraksi Demokrat menilai masih banyak program unggulan pemerintah yang belum terealisasi, padahal pemerintahan sudah berjalan hampir tiga tahunan. Contoh program Rp.200 juta pertahun untuk satu desa belum ada realisasi sama sekali.
Ketiga, Adanya program yg tidak berkesinambungan (hulu-hilir) yang dirasakan masyarakat pertanian, Contoh sosialisasi tentang tanaman padi organik yang membuat banyak petani padi beralih menanam padi organik. Namun kenyataanya tidak ada tindak lanjut dari program ini, sehingga petani kebinguangan tentang pemasaran pasca panen.
Ke empat, sehubungan dengan program pencegahan Covid-19 yang telah di anggarkan dalam anggaran belanja pemerintah, fraksi Demokrat mempertanyakan kesuksesan dari program tersebut. Sebab tidak ada laporan tentang perkembangan program tersebut. Demokrat juga menilai pemerintah kurang maksimal dalam sosialisasi tentang pentingnya Vaksin Covid-19 sehingga masih banyak masyarakat yang enggan untuk di vaksin.
Kelima, Selanjutnya partai Demokrat menilai lambatnya pemerintah dalam menjalankan program yang telah di tuangkan dalam peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja pemerintah tahun 2021, ini dibuktikan dengan belum adanya program/kegiatan yang berjalan maksimal pada triwulan 2 . Hal inilah yang menjadi penghambat perputaran ekonomi masyarakat.
Catatan, Fraksi Partai Demokrat mengucapkan selamat dan memberikan Apresiasi kepada Bupati Morowali dan seluruh jajaran aparatur pemerintah kab. Morowali yang sudah bekerja keras, sehingga mendapatkan kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI terhadap LKPD tahun 2020.
Syarifudin Hafid : Jangan Berbangga dengan status WTP yang di peroleh karna masyarakat tidak paham dengan itu
Tapi banggalah kalau Visi-Misi yang di janjikan waktu kampanye dapat direalisasikan, karna masyarakat menunggu janjimu. (Nuryasin)
Editor: A2W
Tidak ada komentar