WAJO, SUARATIPIKOR.com -- Aisyiyah kabupaten Wajo menggelar Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda) II Kabupaten Wajo periode 2015-2020 se...
WAJO, SUARATIPIKOR.com -- Aisyiyah kabupaten Wajo menggelar Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda) II Kabupaten Wajo periode 2015-2020 selama 2 hari, 27 Februari – 28 , di rumah jabatan Bupati, jalan Veteran Sengkang.
Menurut Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Wajo, Hj Sitti Maryam S.sos M.Si, Muspimda tahun ini, membahas sejumlah masalah yang menjadi isu sentral saat ini.
Dikatakan, ada sejumlah hal yang menjadi permasalahan masyarakat dan bangsa saat ini, dan menjadi pembahasan dalam Muspimda Aisyiyah Wajo, diantaranya, masalah korupsi, kebijakan ekonomi, radikalisme, pencegahan stunting, dan usia perkawinan.
” Sejumlah masalah yang muncul saat ini, menjadi bahan pembahasan dalam Muspimda kali ini, sehingga menghasilkan rekomendasi yang ditujukan untuk pemerintah,” jelasnya.
Masalah korupsi, kata Ketua tim Penggerak PKK kabupaten Wajo ini, menjadi rekomendasi penting untuk pemerintah.
Katanya, korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan dan telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.
“Korupsi harus diberantas dengan tindakan hukum yang memberikan efek jera bagi siapapun pelakunya tanpa tebang pilih,” tegas Mariam.
Bupati dan DPRD, lanjut Mariam, harus memiliki kemauan politik yang tinggi untuk mendukung dan mengawal dengan tegas seluruh usaha pemberantasan korupsi.
“Aisyiyah mendesak adanya peraturan yang tegas bagi koruptor dan mantan narapidana korupsi untuk tidak jabatan publik dalam Pemerintahan dan BUMD,” ujarnya.
Selain masalah korupsi, sebut Isteri Bupati Wajo ini, Aisyiyah juga mendesak pemerintah melaksanakan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pengembangan dan peningkatan ekonomi rakyat.
Pemerintah juga, lanjutnya, harus menangani masalah radikalisme secara menyeluruh, obyektif dan tidak mengarah kepada kelompok Islam, karena ekstrimisme itu dimungkinkan terjadi pada semua golongan.
” Masalah lain yang harus mendapat perhatian pemerintah, adalah pencegahan stunting untuk peningkatan SDM dan masalah
usia pernikahan 19 tahun harus dibuatkan regulasi oleh pemerintah,” tutupnya. (Red)
Editor: Daci Dais.
Tidak ada komentar