Menyikapi Pergeseran Pejabat di Lingkup Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan MAKASSAR, SUARATIPIKOR.com - Akselerasi percepatan pen...
Menyikapi Pergeseran Pejabat di Lingkup Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
MAKASSAR, SUARATIPIKOR.com - Akselerasi percepatan penuntasan kemiskinan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Sulawesi Selatan diperkirakan bakal mengalami penurunan. Pasalnya, ada perubahan struktur pejabat di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
Pasca pergeseran tersebut, sejumlah pengurus LKSA/Panti Asuhan di Sulawesi Selatan mulai resah karena selama ini yang banyak memperjuangkan bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Ssoail RI adalah Fadli Lesmana. Sebagai mitra pemerintah yang bergerak di sektor penanganan masalah kesejahteraan sosial anak sangat merasakan dampak yang ditimbulkan akibat pergeseran ini.
H. Muh. Rizal, Ketua F-LKSA/PSAA Sulawesi Selatan yang ditemui SUARATIPIKOR.COM menjelaskan bahwa kurung waktu 3 tahun terakhir ini, kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bidang Rehabilitasi Sosial berjalan cukup harmonis. Banyak permasalahan sosial bisa teratasi berkat kepiawaian Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Fadli Lesmana, SH membangun komunikasi dengan Kementerian Sosial RI sehingga banyak bantuan sosial (Bansos) yang mengalir ke Sulawesi Selatan.
"Kami khawatir, kedepan, Bansos yang akan mengalir ke Sulawesi Selatan akan mengalami penurunan mengingat pejabat yang selama ini cukup dikenal dan dekat dengan para pemangku kebijakan di Kemensos sudah non job,” kata Rizal saat ditemui SUARATIPIKOR.COM, Rabu, 5 Februari 2020.
Rizal menambahkan, dirinya tidak bermaksud meragukan kemampuan pejabat yang di tempatkan di Bidang Rehsos saat ini, tapi setidaknya butuh waktu beradaptasi untuk mengenal lebih jauh bagaimana melakukan pendekatan dengan pejabat di Kementerian Sosial.
“Kalau eranya Pak Fadli semua berjalan baik. Komunikasi dengan para ketua LKSA/Panti Asuhan berjalan baik. Pendekatan dengan para pemangku kebijakan di Kementerian Sosial juga baik. Jadi bantuan sosial yang mengalir ke Sulawesi Selatan juga lancar,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forum LKSA/PSAA Kota Makassar, M. Rusdi menjelaskan, saat ini F-LKSA/PSAA Sulawesi Selatan memayungi 250 lembaga dengan jumlah klien kurang lebih 7.993 orang. Dari 250 LKSA yang tergabung dalam F-LKSA/PSAA Sulawesi Selatan, pengurusnya kurang lebih 1.300 orang.
Menurut Rusdi, keresahan pengurus F-LKSA/PSAA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mitra pemerintah yang menangani permasalah sosial anak cukup beralasan. Mengingat jumlah pengurus dan kliennya yang mencapai ribuan orang ini bisa berpengaruh besar baik dalam dalam hal pembinaan anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan anak bergadapan hukum maupun pergerakan eskalasi politik dimasa yang akan datang.
“Kami sebagai ‘Pejuang Anak’ berharap kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan bisa mempertimbangkan kembali pergeseran pejabat di lingkup Dinas Sosial. Barangkali dua atau tiga bulan kedepan bisa dijadikan momentum untuk mengevaluasi secara obyektif pejabat-pejabat yang sudah dan akan di promosikan,” tegas Rusdi. (Cecep)
Tidak ada komentar