MAKASAR, SUARATIPIKOR.com -- Wakil Bupati Wajo H.Amran, SE selaku ketua Tim TKPKD hadiri acara Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemis...
MAKASAR, SUARATIPIKOR.com -- Wakil Bupati Wajo H.Amran, SE selaku ketua Tim TKPKD hadiri acara Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sul Sel 2019 Berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/12/2019).
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, ST, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulsel 2019.
Rapat ini dihadiri 13 Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Provinsi Sulsel, yakni Wajo, Toraja Utara, Pinrang, Enrekang, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Pangkep, Jeneponto, Luwu, Parepare, dan Bantaeng.
Rapat koordinasi diselenggarakan dalam rangka peningkatan koordinasi terkait upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Juga pemanfaatan satu data basis terpadu yang dikelola oleh Kementrian Sosial RI melalui Dinas Sosial masing-masing kabupaten/kota. Ini dalam rangka penajaman ketepatan sasaran penerima manfaat khususnya penduduk miskin.
Andi Sudirman Sulaiman, ST, mengatakan, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan Maret 2019 sebesar 767,80 ribu jiwa. Hal itu mengalami penurunan sebesar 24,83 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2018.
Persentase penduduk miskin juga turun dari 9,06 persen kondisi Maret 2018 menjadi 8,69 persen pada Maret 2019. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan baik daerah perkotaan maupun perdesaan selama periode Maret 2018 - Maret 2019.
"Jadi kita harus memverifikasi validasi data terlebih dahulu, dan kita juga meminta agar disisir sampai ke desa untuk memperbaiki datanya kembali. Jika dulunya penerima manfaat, sekarang sudah lepas otomatis berubah datanya, ini yang kita mau," ucap Andi Sudirman Sulaiman, ST.
Dia menambahkan, sejak memimpin Sulsel mendampingi Nurdin Abdullah, mereka sudah memperbaiki data tersebut dan sudah sisir semua melalui Kepala Dinas Sosial untuk membantu validasi data.
Untuk itu, Andi Sudirman Sulaiman, ST meminta kepada kabupaten/kota untuk lebih aktif lagi. Itu karena sebagian dari mereka merupakan sentralnya, karena dominasi adalah pengusulannya dari bawah.
"Kami berharap agar ada pendekatan dari kepala daerah, Kadisnya untuk turun ke bawah untuk pendampingan mengenai data tersebut minimal random check," ungkapnya.
Dalam rangka optimalisasi program penanggulangan kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan akan dilaksanakan Rakor penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Kab/kota untuk membahas upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan ini Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE menegaskan "kita akan benahi data miskin kabupaten Wajo, karena dari data yang akurat akan lahir kebijakan yang efektif, kebijakan yang betul betul benar, tidak melesat akurat dan detail". (*)
Sumber : Humas Pemkab Wajo,
Editor : Daci Dais.
Tidak ada komentar